DOMINO99 - Perlindungan Identitas Pribadi RI tanpa Aturan sangatlah Terlambat
DOMINO99 - Perlindungan Identitas Pribadi RI tanpa Aturan sangatlah Terlambat
DOMINO99ONLINE - Rudiantara memandang, General Data Protection Regulation (GDPR) yang dijalankan Uni Eropa mulai akhir Mei 2018, sebagai salah satu pemicu adanya UU PDP. Ia menegaskan, saat ini tanpa aturan PDP dan keadaan di Eropa sekarang, Indonesia sudah sangat terlambat.
Keterbukaan informasi di era digital ini juga pemicu UU PDP harus segera dihadirkan. Permen Kominfo tahun 2016 soal Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik itu, menurut Rudiantara, merupakan cara Kominfo untuk mengisi kekosongan peraturan perlindungan data pribadi.
"Cuman kan level Permen enggak cukup. Karena Permen itu tidak ada sanksi, yang ada semua hanya administratif. Enggak mungkin cukup kayak Eropa yang levelnya undang-undang. Indonesia harus punya yang setara dengan itu," jelas Kristiono.
Ia menyatakan kejadian penyalahgunaan data lebih 1 juta pengguna Facebook asal Indonesia harusnya juga menjadikan cambuk percepatan peraturan PDP.
DOMINO99 - Perlindungan Identitas Pribadi RI tanpa Aturan sangatlah Terlambat
DOMINO99ONLINE - Rudiantara memandang, General Data Protection Regulation (GDPR) yang dijalankan Uni Eropa mulai akhir Mei 2018, sebagai salah satu pemicu adanya UU PDP. Ia menegaskan, saat ini tanpa aturan PDP dan keadaan di Eropa sekarang, Indonesia sudah sangat terlambat.
Keterbukaan informasi di era digital ini juga pemicu UU PDP harus segera dihadirkan. Permen Kominfo tahun 2016 soal Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik itu, menurut Rudiantara, merupakan cara Kominfo untuk mengisi kekosongan peraturan perlindungan data pribadi.
"Cuman kan level Permen enggak cukup. Karena Permen itu tidak ada sanksi, yang ada semua hanya administratif. Enggak mungkin cukup kayak Eropa yang levelnya undang-undang. Indonesia harus punya yang setara dengan itu," jelas Kristiono.
Ia menyatakan kejadian penyalahgunaan data lebih 1 juta pengguna Facebook asal Indonesia harusnya juga menjadikan cambuk percepatan peraturan PDP.
Tidak ada komentar